Lompat ke konten utama
Logo Tut Wuri Handayani

Layanan Interoperabilitas Data

Pusdatin Kemendikdasmen

 Masuk

Pemanfaatan Data Melalui Layanan Interoperabilitas Data

Backbone menyediakan Data Pendidikan dalam format terbuka dan dapat diakses secara real-time untuk mendukung interoperabilitas, perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah.

Pahami layanan Lihat alur administrasi
Infografis resmi tahapan pengajuan penyusunan Nota Kesepakatan Backbone tahun 2026

Alur resmi Nota Kesepakatan 2026

Klik untuk melihat infografis lengkap.

Data real-time melalui API

Pertukaran data antar sistem tanpa proses manual terpisah.

14 kelompok data pendidikan

Data induk dan data pendukung untuk kebutuhan pemerintah daerah.

Berbasis kerja sama resmi

Surat permohonan dan Nota Kesepakatan menjadi dasar layanan.

Registri publik

Daftar Kerja Sama

Informasi ringkas kerja sama yang tercatat dalam sistem. Daftar ini tidak memuat dokumen, kredensial API, atau informasi teknis internal.

Total tercatat

158

Seluruh kerja sama yang dipublikasikan

Sedang diproses

30

Review hingga penandatanganan

Selesai

115

Dokumen ditandatangani dan masuk integrasi

Masa berlaku berakhir

13

Kerja sama yang telah berakhir

Instansi dan perihal Jenis Tingkat Periode Status

Pemerintah Kabupaten Cirebon

Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Induk Pendidikan

 Nota Kesepakatan Pemerintah Daerah 19 Aug 2025 s.d. 19 Aug 2030 Dokumen Ditandatangani — Tahap Integrasi Data

Kementerian Komunikasi dan Digital; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Agama; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rencana Aksi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak Untuk Penguatan Pelindungan Anak di Era Digital

 Nota Kesepahaman Kementerian/Lembaga Pemerintahan 31 Jul 2025 s.d. 31 Jul 2030 Dokumen Ditandatangani — Tahap Integrasi Data

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/Atau Informasi

 Perjanjian Kerja Sama Kementerian/Lembaga Pemerintahan 23 Jul 2025 s.d. 23 Jul 2029 Dokumen Ditandatangani — Tahap Integrasi Data

Kementerian Kehutanan

Pertukaran Data dan Informasi Pendidikan dalam rangka Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan

 Nota Kesepahaman Kementerian/Lembaga Pemerintahan - Pembahasan Dokumen

Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Perjanjian Kerahasiaan Akses Data Pendidikan

 Perjanjian Kerahasiaan Unit Kerja Kemendikdasmen 20 Jun 2025 s.d. Belum ditentukan Dokumen Ditandatangani — Tahap Integrasi Data

Kementerian Sosial

PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

 Perjanjian Kerja Sama Kementerian/Lembaga Pemerintahan - Pembahasan Dokumen

Kementerian Komunikasi dan Digital

KESINERGISAN PROGRAM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI DENGAN PROGRAM BIDANG PENDIDIKAN

 Nota Kesepahaman Kementerian/Lembaga Pemerintahan - Pembahasan Dokumen

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Induk Pendidikan

 Nota Kesepakatan Pemerintah Daerah 16 Oct 2025 s.d. 16 Oct 2030 Dokumen Ditandatangani — Tahap Integrasi Data

Kementerian Dalam Negeri

Sinergitas Tugas Dan Fungsi Bidang Dalam Negeri dan Bidang Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah

 Nota Kesepahaman Kementerian/Lembaga Pemerintahan 21 Apr 2025 s.d. 21 Apr 2030 Dokumen Ditandatangani — Tahap Integrasi Data

Badan Gizi Nasional

Dukungan Pelaksanaan Program Pemenuhan Gizi Nasional

 Nota Kesepahaman Kementerian/Lembaga Pemerintahan 27 Mar 2025 s.d. 27 Mar 2030 Dokumen Ditandatangani — Tahap Integrasi Data

Pendahuluan

Backbone merupakan sistem berbasis layanan yang berfungsi sebagai penyedia Data Pendidikan dalam format terbuka dan dapat diakses secara real-time. Data Induk Pendidikan dan sistem pendukung dapat dibagipakaikan oleh pemerintah daerah tanpa proses manual atau pengambilan data secara terpisah.

Integrasi data membantu menghasilkan data yang akurat, andal, dan mudah diakses sebagai dasar pengambilan keputusan. API digunakan sebagai jembatan interoperabilitas antar sistem agar data untuk perencanaan, pelaporan, dan evaluasi tetap sesuai dengan standar dan struktur data nasional.

Pelaksanaan layanan ini mendukung Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas, kode referensi, dan data induk.

Cakupan Data

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, pemanfaatan data individu Peserta Didik dan PTK harus sesuai dengan tujuan pemanfaatannya. Kebutuhan data yang lebih lengkap dapat disampaikan kepada Pusdatin melalui surat resmi.

Data Satuan Pendidikan

Data Peserta Didik

Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)

Data Alat

Data Angkutan

Data Bangunan

Data Buku

Data Pembelajaran

Data Rombongan Belajar

Data Ruang

Data Sanitasi

Data Tanah

Data Rekap per Satuan Pendidikan

Data Anak Tidak Sekolah

Kesiapan implementasi

Komponen Utama

Pemerintah daerah perlu menyiapkan infrastruktur, keamanan, dan SDM pengelola data sebelum mengimplementasikan layanan Backbone.

01 · Infrastruktur

Perangkat lunak dan perangkat keras

Spesifikasi minimum server untuk menjalankan layanan Backbone.

Processor
8 core, 64 bit
Kecepatan processor
1,6 GHz
Sistem operasi
  • Windows Server 2016
  • Linux Server (Debian, Ubuntu Server, CentOS, dll)
Memori
  • 8 GB (Kabupaten/kota)
  • 16 GB (Provinsi)
Penyimpanan HDD/SSD
100 GB (Ruang Kosong)
Database server
  • Microsoft SQL Server Versi 2016 terbaru
  • PostgreSQL Versi 14 atau terbaru

02

Keamanan minimum

  • Menggunakan VPN untuk akses dari luar jaringan internal
  • Memasang dan mengaktifkan antivirus
  • Membuka port sesuai kebutuhan layanan
  • Menggunakan SSL/TLS (HTTPS)
  • Memperbarui sistem operasi secara berkala

03

SDM Pengelola Data

  • Memahami pengelolaan database
  • Mampu menetapkan tools yang akan digunakan
  • Mampu memonitor penggunaan data
  • Dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan terkait database
  • Dapat melakukan backup dan restore database

Persyaratan Administrasi

Sebelum pengaliran data dilaksanakan, pemerintah daerah menyiapkan dua dokumen utama berikut.

01

Surat Permohonan

Ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen dan ditandatangani Kepala Daerah. Tembusan disampaikan kepada Pusdatin, Biro Kerja Sama, dan Biro Hukum.

02

Nota Kesepakatan

Mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Data Induk Pendidikan antara pemerintah daerah dan Kemendikdasmen sebelum pengaliran data dimulai.

Tahapan administrasi

Lima tahapan yang perlu dipahami pemerintah daerah sebelum dan selama proses pengajuan Nota Kesepakatan.

Lihat infografis lengkap

  1. TAHAP 1

    Penyusunan Draf Nota Kesepakatan

    Pemerintah Daerah menyusun draf Nota Kesepakatan dan lampiran rencana kerja sesuai format Pusdatin.

  2. TAHAP 2

    Penyampaian Surat Permohonan

    Surat yang ditandatangani Kepala Daerah disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen beserta draf Nota Kesepakatan.

  3. TAHAP 3

    Pembahasan Nota Kesepakatan

    Pembahasan dilaksanakan secara virtual bersama unit terkait di Pemerintah Daerah dan Kemendikdasmen.

  4. TAHAP 4

    Penentuan Tanggal dan Nomor Nota Kesepakatan

    Tanggal disepakati bersama dan nomor dokumen diterbitkan oleh masing-masing pihak.

  5. TAHAP 5

    Penandatanganan Nota Kesepakatan

    Dokumen final ditandatangani Kepala Daerah dan Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen atau pejabat yang dikuasakan.

Alur dalam aplikasi

Diagram Aktivitas Layanan

Diagram ini merangkum proses utama kerja sama, permohonan tambahan akses data, dan pelaporan berkala yang dilakukan oleh Mitra, Sistem, dan Admin.

Buka ukuran penuh
Diagram aktivitas proses kerja sama, permohonan tambahan akses data, dan pelaporan berkala Buka diagram aktivitas dalam ukuran penuh

Dokumen yang perlu disiapkan

Gunakan format resmi berikut sebagai dasar penyusunan dokumen pengajuan.

Contoh surat permohonan

Format surat kepada Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen.

Unduh PDF

Format Nota Kesepakatan Provinsi

Dokumen yang dapat disunting untuk pemerintah provinsi.

Unduh DOCX

Format Nota Kesepakatan Kabupaten/Kota

Dokumen yang dapat disunting untuk pemerintah kabupaten/kota.

Unduh DOCX

Format Laporan Akhir Pemanfaatan Data

Dokumen format laporan akhir / berkala pemanfaatan data pendidikan.

Unduh DOCX

Dokumen sudah siap?

Lanjutkan pengajuan melalui Sistem Layanan Interoperabilitas Data Backbone.

Masuk ke sistem